Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tupoksi BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

NamaJabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKKAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH
Kode Jabatan : -
Unit Organisasi
1. Eselon I : -
2. Eselon II : SATPOL PP
3. Eselon III : -
4. Eselon IV : -
Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah berdasarkan rencana operasional agar target kerja dapat tercapai sesuai rencana.

UraianTugas :
1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan program kerja Satpol PP serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;(Tugas Manajerial)
  1. Menelaah program kerja Satpol PP;
  2. Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
  3. Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
  4. Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja.
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;(TM)
  1. Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
  2. Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab bawahan;
  3. Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;(TM)
  1. Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
  2. Menghimpun saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tugas unit;
  3. Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan acuan/pedoman tugas kepada bawahan.
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;(Tugas Manajerial)
  1. Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
  2. Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
  3. Mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
  4. Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
5. Menyusun Pedoman Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku untuk meminimasi kesalahan dalam proses penegakkan Peraturan Perundang undangan daerah :
  1. Mengkaji Peraturan dan Perundangan yang berkaitan dengan Teknis Penyelidikan dan Penyelidikan;
  2. Membahas hasil kajian teknis Penyidikan dan Penyelidikan pelanggaranPeraturan dan perundang-undangan daerah;
  3. Mengkonsultasikan kepada atasan;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Mengkoordinasikanpelaksanaan Penegakan, Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran Peraturan dan Perundang-Undangan Daerahsesuai Prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  1. Membahas rencana pelaksanaan penegakkan, penyidikan dan hasil penyelidikan;
  2. Mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan Penegakan, penyidikan dan penyelidikan pelanggaran Peraturan dan Perundang undangan daerah;
  3. Membahas permasalahan terkait pelaksanaan Penegakan, penyidikan dan penyelidikan pelanggaran Peraturan dan Perundang undangan daerah;
  4. Mengkonsultasikan hasil pelaksanaan koordinasi.
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penindakan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang berlaku:
  1. Verifikasi berkas penindakan pelanggaran Peraturan dan perundang undangan daerah;
  2. Mengkoordinasikan hasil penindakan dengan pihak terkait;
  3. Memberikan arahan kepada bawahan terkait penyerahan berkas perkara penindakan kepada Instansi terkait;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
2. Menyelenggarakan upaya yustisia, non yustisia dan tindakan administratif penegakkan perundang-undangan daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai tindak lanjut penegakkan peraturan dan perundang undangan daerah:
  1. Menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yustisi dan non yustisi;
  2. Memberikan arahan kepada bawahan terkait penyelenggaraan upaya yustisia, non yustisia dan tindakan administratif penegakkan perundang-undangan daerah.
  3. Memfinalisasi pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan penerbitan surat perintah penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana ringan untuk diproses ke pengadilan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku:
  1. Menelaah Laporan /temuan dan instruksi pimpinan terkait pelanggaran Peraturan Daerah;
  2. Memberikan arahan kepada bawahan untuk tindak lanjut ;
  3. Menetapkan langkah-langkah teknis pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan;
  4. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Penyelidikan.
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  1. Menentukan jadwal evaluasi berkala;
  2. Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan bawahan;
  3. Menganalisis permasalahan dan upaya penyelesaiannya;
  4. Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan.
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  1. Menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
  2. Mereview konsep laporan;
  3. Mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;
  4. Memfinalisasi laporan.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
  1. Mempelajari penugasan yang diberikan pimpinan;
  2. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
  3. Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas
	Program Satpol PP	Penyusunan Rencana Operasional Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
	Beban Kerja Unit	Pendistribusian tugas kepada bawahan
	SOTK dan Rencana Operasional	Pemberian Petunjuk dan Arahan
	SOTK dan Rencana Operasional	Penyeliaan Pelaksanaan Tugas Bawahan
	Bahan Pedoman Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Penyusunan Pedoman Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pengkoordinasian pelaksanaan Penegakan, Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran Peraturan dan Perundang-Undangan Daerah
	Berkas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati	Pengkoordinasian pelaksanaan penindakan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
	Rencana Operasional bidang	Penyelenggaraan upaya yustisia, non yustisia dan tindakan administratif penegakkan perundang-undangan daerah
	Berkas Penyidikan pelanggaran Peraturan dan Perundang undangan daerah	Mengkoordinasikan penerbitan surat perintah penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana ringan untuk diproses ke pengadilan
	Hasil pelaksanaan tugas bawahan	Evaluasi pelaksanaan tugas
	Hasil Pelaksanaan kegiatan	Penyusunan Laporan
	Instruksi Pimpinan	Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain

Perangkat/Alat Kerja :

No	AlatKerja	Digunakan dalam tugas
	SOP dan Petunjuk Teknis	Menyusun Rencana Operasional Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
	SOTK (Tupoksi)	Mendistribusikan Tugas
	Kerangka Acuan Kerja	Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas
	SOP dan Petunjuk Teknis	Menyelia Pelaksanaan Tugas
	Peraturan Kapolri dan Peraturan Daerah	Menyusun Pedoman Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan peraturan Bupati Bogor	Mengkoordinasikan pelaksanaan Penegakan, Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran Peraturan dan Perundang-Undangan Daerah
	Standar Operasional Prosedur	Mengkoordinasikan pelaksanaan penindakan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
	Peraturan dan Perundang undangan daerah	Menyelenggarakan upaya yustisia, non yustisia dan tindakan administratif penegakkan perundang-undangan daerah
	Standar Operasional Prosedur	Mengkoordinasikan penerbitan surat perintah penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana ringan untuk diproses ke pengadilan
	Rencana Operasional Bidang	Mengevaluasi pelaksanaan tugas
	SOP dan Petunjuk Teknis	Menyusun laporan
	Peraturan Terkait dan arahan pimpinan	Pelaksanaan tugas kedinasan lain

Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan
	Rencana Operasional Bagian/Bidang/Subdit/Sekretariat	Dokumen
	Jadwal dan Pembagian Tugas	Dokumen
	Notulensi Arahan Pelaksanaan Tugas	Dokumen
	Catatan Permasalahan dan Koreksi Hasil Kerja	Dokumen
	Pedoman Teknis Penyelidikan dan Penyidikan	Dokumen
	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Dokumen
	Laporan hasil Penindakan	Dokumen
	Laporan pelaksanaan yustisi, non yustisi dan administratif penegakkan perda dan perkada	Dokumen
	Surat Perintah Penyidikan dan Penyelidikan	Dokumen
	Hasil evaluasi kegiatan	Dokumen
	Laporan bulanan bidang	Dokumen
	Laporan Tugas Kedinasan Lain	Dokumen

TanggungJawab :
1. Tersusunnya pedoman teknis penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan dan Perundang undangan daerah;
2. Terlaksananya kegiatan penegakkan, Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan dan perundang undangan daerah;
3. Tegaknya Peraturan dan Perundang undangan daerah di wilayah kabupaten Lampung Tengah.
Wewenang :
1. Meminta bahan pedoman teknis penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan dan Perundang undangan daerah;
2. Menindak pelanggar Peraturan dan Perundang undangan daerah;
3. Mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Perundang undangan daerah di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
	Kasat	Satpol PP	Menerima perintah/penyiapan bahan
	Sesama Eselon III	Sat Pol PP	koordinasi
	Esselon IV	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Memberi perintah
	Jabatan pelaksana	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Memberi perintah
	Kasat Serse	Polres Lampung Tengah	Koordinasi dan konsultasi
	Kasi Penindakan	Kejaksaan Negeri Cibinong	Koordinasi dan konsultasi
	Bidang Penegakan Perundang - Undangan	Sat Pol PP	Koordinasi

Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan
	Tempat kerja	Di dalam dan luar ruangan
	Suhu	Suhu normal
	Udara	Sirkulasi baik
	Keadaan ruangan	Luas
	Letak	Rata
	Penerangan	Cukup
	Suara	Tidak berisik
	Keadaan tempat kerja	Bekerja dengan berkas kertas
	Getaran	Tidakada

Resiko Bahaya :

No	BahayaFisik/Mental	Penyebab
	Fisik	Bentrokan langsung dengan pelanggar di lapangan
	Mental	Teror pasca penindakan

Syarat Jabatan :
1. Pangkat/Golru : Pembina, IV/a
2. Pendidikan : S1. Hukum / S2 Hukum
3. Diklat
  1. Penjenjangan :
  2. Teknis :
    - Diklat PPNS
    - Diklat Assesor Pol PP
4. Pengalaman Kerja : minimal 2 tahun dalam jabatan pengawas di bidang hukum, Pemerintahan dan ketertiban umum.
1. Pengetahuan Kerja :
  1. pengambilan keputusan
  2. Pengelolaan Konflik
1. Keterampilan Kerja :
  1. Analisis
  2. Melakukan koordinasi dengan Unit/Lembaga terkait;
  3. Melakukan Negosiasi dan Mediasi;
1. Baka Kerja :
  1. G: Intelegensi
  2. V: Verbal
  3. Q: Ketelitian
2. Temperamen :
  1. D: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
  2. F: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.
  3. R: Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu.
1. Minat Kerja :
  1. Realistik
  2. Investigatif
  3. Konvensional
1. Upaya Fisik :
  1. Berdiri
  2. Berjalan
  3. Duduk
  4. Berbicara
  5. Mendengar
  6. Melihat
  7. Pengamatan secara mendalam
1. Kondisi Fisik :
  1. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
  2. Umur : tidak ada syarat khusus
  3. Tinggi Badan : tidak ada syarat khusus
  4. Berat Badan : tidak ada syarat khusus
  5. Postur Badan : tidak ada syarat khusus
  6. Penampilan : rapi
1. Fungsi Pekerjaan :
  1. Data : D2 (Menganalisis data)
  2. Orang : O1 (Berunding)
  3. Benda : -
Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu penyelesaian (menit)	Volume (setahun)
	Rencana Operasional Bidang	600	1
	Jadwal dan Pembagian Tugas	30	48
	Notulensi Arahan Pelaksanaan Tugas	60	48
	Catatan Permasalahan dan Koreksi Hasil Kerja	30	120
	Laporan dan bahan fasilitasi penegakkan perundang undangan daerah	60	12
	Laporan hasil koordinasi pelaksanaan penegakkan perundang undangan daerah	60	60
	Laporan hasil koordinasi pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan dan perundang undangan daerah	60	200
	Laporan hasil pelaksanaan upaya yustisia, non yustisia dan tindakan administratif penegakkan perundang-undangan daerah	180	200
	Sprindik dan sprin lidik	30	200
	Hasil evaluasi kegiatan	60	2
	Laporan bulanan bidang	300	12
	Laporan Tugas Kedinasan Lain	180	24

RAYENDRA FIRASAD, SE.,M.M

NIP. 19670918 199202 1 002
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH